Seks, kekuasaan dan etika politik

Harian Solopos Edisi Kamis, 04 Maret 2010

Oleh Sutrisno

Sebuah berita yang cukup membuat kita prihatin dan mengelus dada. Seorang anggota DPRD Klaten dituduh menghamili seorang janda berinisial WS asal Dukuh Gedongan, Desa Wonosari, Trucuk. Tuduhan itu terkuak setelah DPRD Klaten melakukan pemanggilan terhadap kuasa hukum perempuan itu pada Kamis (25/2).

DPRD Klaten meminta keterangan kuasa hukum janda itu terkait surat pengaduan yang diterima Dewan. Surat bernomor 017/ADV/AMS/YK/II/2010 itu berisi pengaduan tindak asusila yang diduga dilakukan oleh anggota Komisi IV DPRD setempat itu kepada WS. Dalam surat, dijelaskan, anggota DPRD Klaten itu dan WS diduga melakukan hubungan layaknya suami istri di salah satu hotel di Yogyakarta. Selain itu, hubungan juga pernah dilakukan di rumah WS. Akibat perbuatan keduanya, WS mengaku telah hamil selama empat bulan.

Atas tuduhan itu, anggota DPRD Klaten tersebut secara tegas membantah. Menurutnya, tuduhan yang diberikan WS beserta kuasa hukumnya itu tak berdasar. Tertuduh justru balik menuding WS dan kuasa hukumnya tengah mencemarkan nama baiknya dengan tuduhan itu. Dia menilai, tudingan tersebut bermuatan politis lantaran saat ini pihaknya tengah mencalonkan diri sebagai wakil bupati (Wabup) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang (SOLOPOS, 1 Maret).

Kasus di atas, seperti hendak mengukuhkan pemeo lama bahwa seks sangat lekat dengan kekuasaan, ibarat semut berjumpa gula. Penguasa sering semakin membumbung ketenaran dan cengkeraman kekuasaannya gara-gara seks. Sebaliknya seperti orang pun bisa jatuh terjungkal karena masalah seks. Sedangkan secara simbolis, seks yang selalu melibatkan tubuh, menyimbolkan relasi yang bisa setara antara si penguasa dan objek seksnya, namun juga bisa tidak.

Politik dan moral

Dalam relasi yang tidak setara itulah seks menyimbolkan penguasaan satu pihak pada pihak yang lain. Pemeo seks berelasi dengan kekuasaan seperti itu sudah mulai ada sejak sejarah umat manusia, sejak dulu hingga milenium ketiga Masehi sekarang ini. Jadi skandal seks anggota DPRD Klaten dan WS hanya repetisi dan akan terus terulang di masa depan dengan pelaku dan objek yang berbeda.

Politik berkaitan erat dengan kekuasaan dan ketatanegaraan. Hal itu sesuai dengan etimologi politik: politeia (negara) dan politicos (negarawan). Jika kita kembali melihat hakikat filsafat politik, semakin jelas politik dan moral saling interdependensi. Plato misalnya, mendefinisikan filsafat politik sebagai salah satu cabang etika (filsafat moral) sosial atau kemasyarakatan. Baginya, manusia sudah selalu berpolitik karena manusia tidak pernah terlepas dari negara (politeia).

Nicolo Machiavelli, seorang pemikir Italia yang hidup pada abad XV menyatakan, politics has no relation to morals. Pemikiran ini senada dengan pandangan Lenin dan Gladstone. Pandangan yang menganggap bawah politik adalah lembah yang kotor. Segala cara selalu menjadi halal. Satu yang menjadi tujuannya ialah dapat menaklukkan lawan politiknya.

Berbeda dengan pandangan di atas, Karl Popper, seorang ahli filsafat politik dari Inggris yang juga sangat dihormati di kalangan ilmuwan seantero dunia, berpendapat bahwa politik harus dimoralkan; bukan sebaliknya, moral dipolitisasi! Dalam arti, moralitas berarti konsisten berpegang pada pedoman hidup suatu masyarakat, terutama yang digariskan oleh agama (Ahmad Makki, 2007).

Dalam negara, hukum, tata aturan, norma pasti dirumuskan dan kemudian diberlakukan. Tujuannya adalah untuk mengatur aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas politiknya. Dengan demikian, ini amat sejalan dengan pendapat Immanuel Kant yang mengatakan, moralitas dan politik tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Moralitas adalah suatu praksis dalam pengertian objektif: keseluruhan hukum-hukum yang mengikat tanpa syarat, yang seharusnya kita jadikan acuan bertindak, kewajiban dan tanggung jawab.

Mundur

Kebijakan politik harus memperhatikan dimensi moral. Apa dampak dari kebijakan politik terutama secara sosial dan ekonomi. Begitu juga, seseorang yang terjun ke dunia politik termasuk anggota Dewan seharusnya berlaku moralis. Kalau tidak, mereka akan terjebak pada kepentingan pribadi, pencurian (korupsi) bahkan melegalkan yang ilegal. Dimensi moral berkaitan erat dengan “boleh atau tidak boleh”, jadi tekanan moral adalah dimensi etika (M Umar HS, 2009).

Kasus di Klaten tersebut mengindikasikan jauhnya dimensi etika yang ada dari para anggota Dewan kita. Bagaimanapun harus dipahami, etika politik tidak hanya menyangkut masalah perilaku politik dari para politikus. Tetapi etika politik berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik mengandung aspek individual dan sosial, di satu pihak etika politik sekaligus etika individual dan etika sosial dan institusi yang adil. Di lain pihak, etika politik sekaligus etika institusional dan etika keutamaan.

Berhubungan seks bukan dengan istri jelas selingkuh namanya. Rakyat Amerika Serikat sempat heboh ketika Presiden Bill Clinton dikabarkan berselingkuh dengan Monica Lewinsky. Gara-gara berita itu bocor ke publik, Presiden Clinton hampir saja dipecat (impeachment). Untung Clinton lolos dari upaya pemecatan waktu itu. David Blunket, Menteri Dalam Negeri Inggris, ketika karier politiknya telah kukuh selama 30 tahun akhirnya roboh oleh skandal selingkuh. Demikian pula Kovalyov, Menteri Kehakiman Rusia, yang pada 1997 dipecat karena tersebarnya foto-foto hot dia saat mandi sauna bersama para wanita tanpa busana, atau Bill Skate, Perdana Menteri Papua Nugini (1998), dengan foto-foto pesta seksnya.

Terkait kasus anggota DPRD Klaten ini, Badan Kehormatan (BK) DPRD Klaten perlu melakukan verifikasi dan klarifikasi serta penyelidikan kasus ini untuk mengetahui kebenarannya. Jika tuduhan terbukti, maka anggota DPRD Klaten tersebut harus dipecat sesuai dengan prosedur yang telah tertera dalam PP No 16/2010. Dan partai yang mengusungnya juga perlu bersikap tegas bila tetap ingin dipercaya oleh masyarakat.

Tapi, menurut saya, alangkah baiknya anggota DPRD Klaten tersebut mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Klaten dan sebagai calon wakil bupati. Mengundurkan diri adalah penghormatan terhadap masyarakat yang menjunjung tinggi etika moral sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab terhadap etika politik, tanpa harus menunggu keputusan partai, lembaga parlemen, atau keresahan massa yang terorganisasi. - Oleh : Sutrisno, Pemerhati masalah sosial dan politik Guru SMPN 1 Wonogiri

Baca Selengkapnya

Gerakan UN Bersih

Harian Joglosemar / Kamis, 25/02/2010

- Sutrisno

Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) memutuskan untuk mempercepat waktu Ujian Nasional (UN) 2010 satu bulan dari bulan biasanya. Dengan demikian, UN bakal dilaksanakan pada pekan ketiga Maret 2010. Keputusan tersebut diambil lantaran pada tahun yang sama, BSNP menggelar ujian ulangan. Ujian ulangan diberikan kepada siswa yang dinyatakan tidak lulus pada UN reguler. Kalau dahulu, siswa harus ikut Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) atau mengulang tahun depan.
Penyelenggaraan UN ulangan untuk jenjang SD dan sederajat ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 74 Tahun 2009. UN ulangan jenjang SMP, SMA/SMK dan sederajat ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 75 Tahun 2009. Setidaknya tiga tahun terakhir, pelajar yang tidak lulus UN secara otomatis didaftarkan mengikuti ujian nasional paket. Langkah itu disesuaikan dengan anjuran pemerintah untuk mencapai target kelulusan dan percepatan proses pendidikan.
Meskipun kurang mengakomodasi kepentingan pelajar, peraturan itu diakui tidak merepotkan sekolah. Justru, sekolah akan kesulitan kalau harus menahan pelajar yang tidak lulus untuk mengikuti UN tahun selanjutnya. Selain meringankan beban sekolah, UN ulangan menguntungkan para pelajar dari pada ujian nasional paket C.
Dengan adanya UN ulangan, diharapkan tindak kecurangan tidak terjadi lagi. Sebab, siswa yang tidak lulus UN utama dapat mengikuti UN ulangan, dan tidak harus mengulang seluruh materi pelajaran yang diujikan dalam UN. Dalam pelaksanaan UN tahun lalu, siswa yang tidak lulus UN dapat mengikuti UN pada tahun berikutnya dengan mengulang seluruh mata pelajaran, namun dalam UN ulangan itu siswa cukup mengulang mata pelajaran yang tidak lulus.
Untuk menutupi kekurangan UN selama ini, Depdiknas telah menggagas sejumlah terobosan. Antara lain, pada akhir November 2009, Mendiknas Muhammad Nuh menandaskan bahwa UN bukanlah satu-satunya penentu kelulusan siswa. Selain UN, penilaian ujian yang dilakukan sekolah ikut menjadi penentu. Berikutnya, agar hasil UN kredibel, Depdiknas akan menambah porsi keterlibatan perguruan tinggi dalam pelaksanaan UN. Dalam UN 2010 ini, pengawas dari perguruan tinggi diperbolehkan mengawasi di dalam ruang ujian. Selain itu, pencetakan soal UN dan pendistribusiannya juga dilakukan perguruan tinggi. Terobosan lainnya, guru mata pelajaran tertentu tidak boleh menjadi pengawas ketika mata pelajaran yang diampunya sedang diujikan. Yang terbaru, Mendiknas akan membentuk satuan tugas (satgas). Tugas lembaga ini adalah membantu pengawasan UN di berbagai daerah.
Harus diakui bahwa pelaksanaan UN telah melahirkan penyimpangan. Hal itu disebabkan adanya keinginan untuk menaikkan gengsi suatu sekolah, untuk mengatrol ambisi guru dan kepala sekolah, serta untuk menaikkan popularitas dan “keberhasilan” bupati/wali kota/gubernur/kepala dinas pendidikan terjadilah pelanggaran kolektif. Para guru memberitahukan jawaban soal di menit-menit akhir ujian, membocorkan soal, mengirim pesan singkat melalui handphone, dan seterusnya.
Sejumlah akar permasalahan yang menjadi penyebab ketidakjujuran pelaksanaan UN antara lain; pertama, adanya kekhawatiran pihak sekolah dalam hal ini oknum guru, bahwa hasil nilai UN mata pelajaran yang dipegang sang guru akan berada di bawah nilai standar UN sebagaimana yang ditentukan oleh BSNP.
Kedua, adanya beban moral bagi guru pengasuh mata pelajaran UN untuk mengangkat nilai UN mencapai nilai standar yang sudah ditetapkan. Ini akan membawa nama baiknya bukan hanya di sekolah namun juga di mata sekolah lain. Ketiga, adanya kekhawatiran oknum pimpinan sekolah/yayasan akan banyak siswanya yang tidak lulus UN dan secara otomatis akan berdampak pada gengsi sekolah itu sendiri. Keempat, disinyalir ada campur tangan pihak-pihak lain yang terkait yang mendukung terjadinya ketidakjujuran dalam pelaksanaan UN.
Tanpa menyangkal bahwa gejala kemerosotan moral memang selalu terjadi, sulit untuk menutup mata terhadap penafsiran bahwa gejala itu menunjukkan rasa tidak percaya diri yang sedemikian besar dalam menghadapi UN. Karena itu, kecurangan UN adalah sebuah pemberontakan secara diam-diam (silent berayal) dari sekolah, siswa, dan guru terhadap pembuat kebijakan UN. Ketika protes terbuka bukan sebuah pilihan yang menarik dan menyiapkan diri dengan berbagai dril sekeras-kerasnya berakhir dengan frustrasi dan depresi, kecurangan UN adalah sebuah keniscayaan.
Yang dibutuhkan sekarang adalah gerakan UN bersih. Siswa harus mampu melampaui sistem evaluasi secara jujur sesuai dengan kemampuan. Meskipun kepala daerah, kepala dinas pendidikan, atau kepala sekolah, atau siapa pun yang membocorkan soal ujian itu, peserta ujian harus merasa malu menerima bocoran tersebut, sehingga mereka melaksanakan ujian sesuai kemampuan. Aparat berwajib harus menjatuhkan sanksi bagi pembocor ujian secara serius, bukan basa-basi, apalagi sekadar aksi di depan publik.
Semua pihak harus memberi roh kejujuran kepada siswa agar mereka merasa malu melakukan tindakan curang, bukan sebaliknya malah mengajarkan siswa menempuh jalan pintas. Sebab, sekolah pada hakikatnya simulasi hidup bernegara dan bertanah air. Pada kehidupan nyata, bangsa Indonesia sedang dihantui oleh sikap tak jujur, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang nyaris membangkrutkan negara. Jika tindak kecurangan tidak diputus sejak anak mengenyam pendidikan, niscaya gerakan hidup bersih, pemberantasan korupsi, dan pemberantasan mafia hukum percuma saja.
Pelaksanaan UN yang benar tidak bisa dilepaskan dari tegaknya nilai moral para insan pendidikan, dari mulai pejabat di dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, para siswa dan wali murid, bahkan pimpinan daerah dan pimpinan negara. Dibutuhkan kemauan keras dari para guru dan kepala sekolah untuk dapat melaksanakan UN secara benar dan jujur. Selain itu, dukungan secara aktif dari Dinas Pendidikan setempat serta dukungan masyarakat akan sangat membantu gerakan UN bersih.
Termasuk, optimalisasi pengawasan yang dilakukan oleh petugas tim pengawas independen (TPI). TPI diharapkan bekerja secara profesional dan tidak sekadar formalitas menyaksikan pelaksanaan ujian. TPI harus menjaga idealisme, moralitas, kredibilitas, integritas, dan tanggung jawab dalam tugasnya. TPI dapat bekerja sama dengan satgas bentukan Mendiknas untuk mengawasi ujian di daerah.
Terakhir, UN 2010 harus menjadi titik awal gerakan UN bersih dan jujur. Gerakan UN bersih setiap tahun memang harus menjadi komitmen bersama.
Penulis adalah guru SMPN 1 Wonogiri, tinggal di Pajang, Laweyan, Solo.

Baca Selengkapnya

Pengembangan Guru dan RSBI

SUARA MERDEKA / Wacana / 24 Februari 2010

•Oleh Sutrisno

WALI KOTA Solo Joko Widodo (Jokowi) berencana menghapus rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI). Terobosan Jokowi untuk menghapus RSBI begitu mengejutkan karena sampai saat ini belum ada daerah yang berani menghapus, bahkan beberapa daerah justru berkembang.

RSBI merupakan bentuk kesiapan masa depan bangsa dengan membekali siswa menghadapi tantangan global yang multikompetisi. Pelaksanaan rintisan sekolah tersebut merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dalam Pasal 50 Ayat (3) UU itu disebutkan, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Hal ini dalam rangka menyongsong era globalisasi.
RSBI merupakan lembaga pendidikan yang disiapkan agar peserta didik kemudian bisa belajar secara aktif dan progresif. Rintisan sekolah itu cukup berperan mempercepat kemajuan belajar siswa ketimbang sekolah pada umumnya.

Kurikulumnya yang dirancang secara sempurna, dengan pola pengajaran yang sangat baik akan bisa mendorong siswa bisa sukses belajar sehingga mereka tidak ketingggalan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Akhirnya, keinginan menjadi anak cerdas benar-benar terealisasi dengan sedemikian nyata.

Pertanyaannya, haruskah RSBI dihapus? Hemat saya, RSBI di Kota Solo tidak perlu dihapus. Penghapusan bukan merupakan solusi bagi perkembangan pendidikan karena beberapa sekolah dinilai telah mampu menerapkan hal tersebut. Kalangan DPRD Solo juga menegaskan program itu tak bisa dihapus. Program tersebut merupakan amanah dari Pasal 50 Ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003.

Pasal 61 Ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan bahwa pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional.

Maka, yang ada adalah, RSBI perlu dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya. Evaluasi yang dilakukan tersebut, tidak harus ditindaklanjuti dengan penutupan dan penghapusan RSBI.

Sependapat dengan pengamat pendidikan dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Prof Dr Ravik Karsidi MS bahwa untuk melakukan evaluasi tersebut, Pemkot Solo bisa membentuk tim penjaminan mutu yang independen, yang bisa memberikan masukan yang tepat untuk program rintisan sekolah itu.
Transparansi Selain itu, dalam pelaksanaan program RSBI itu juga diperlukan transparansi dalam rekrutmen calon siswa baru. Sebab, selama ini perekrutan siswa dilakukan secara terpisah dari penerimaan siswa baru. Karenanya perlu dipertimbangkan perlunya digunakannya sistem on line sebagaimana digunakan dalam PSB reguler. Termasuk, penyediaan kuota 30% siswa miskin dalam PSB.

Buku Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditandatangani Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo memang baru digulirkan pada 27 Juni 2007.

Menurut pedoman, SBI merupakan sekolah/madrasah yang sudah memiliki seluruh standar nasional pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional.

Secara normatif, aturan tentang RSBI sudah disampaikan namun satu hal pasti untuk mewujudkan tentu bukan perkara mudah dan asal berubah status atau tinngkat kualitas sekolah.

Harus juga diperhatikan ketentuan bahwa untuk mendapatkan predikat tersebut tidak mudah. Harus melalui proses panjang dengan syarat yang telah ditetapkan oleh tim penilai yang berasal dari pusat. Untuk mencapai SBI, tentunya sekolah dimaksud terlebih dahulu masuk dalam kategori sekolah standar nasional (SSN).

Sekali lagi, RSBI di Kota Solo jangan dihapus. Selanjutnya, upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Solo haruslah didukung dengan program pengembangan guru, kepala sekolah, dan manajemen yang dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Pemahaman terhadap pentingnya pembangunan sumber daya kependidikan secara berkelanjutan itu harus ditanamkan pada setiap pengelola dan pelaksana kebijakan pendidikan di Kota Solo.(10)

— Sutrisno, guru SMP Negeri 1 Wonogiri

Baca Selengkapnya

Bangkitkan Atmosfer Penelitian Sejak Usia Dini

Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia 2009

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional menyelenggarakan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) 2009. Kegiatan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.

OPSI merupakan wahana pengembangan dan kompetisi dalam bidang penelitian bagi siswa tingkat Sekolah Menengah Atas, baik yang bersifat pengungkapan (discovery) maupun penemuan (invention). OPSI bertujuan untuk menjaring siswa-siswi yang memiliki bakat dalam bidang penelitian serta dapat menumbuhkembangkan budaya meneliti sejak usia dini, khususnya di kalangan siswa SMA. Dengan adanya kegiatan ini, siswa menjadi termotivasi untuk berkreasi dalam berbagai bidang ilmu sesuai dengan minat dan bakatnya. Sehingga ke depan diperoleh hasil penelitian yang orisinil, berkualitas, dan kompetitif.

Acara ini akan berlangsung mulai 16 – 20 November 2009, bertempat di Plaza Gedung A Departemen Pendidikan Nasional, Senayan, Jakarta Pusat. Sebanyak 89 peserta akan melakukan gelar poster dan pameran hasil penelitian di masing-masing stand pameran yang sudah disediakan. Selasa (17/11), masing-masing peserta sudah terlebih dahulu melakukan pemasangan poster penelitian di Plaza Gedung A, Depdiknas. Selanjutnya tiap peserta akan mempresentasikan hasil penelitian mereka pada dewan juri melalui wawancara langsung di lokasi pameran. Penilaian yang dilakukan oleh tim juri antara lain untuk menentukan makalah terbaik, display terbaik, dan interaksi terbaik. Adapun bidang-bidang yang diteliti meliputi Ekologi (Kimia, Lingkungan, Biologi) dan Sains (Fisika, Matematika, Komputer/Informatika).

Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia akan dibuka secara resmi oleh Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, pada Rabu (18/11). Dilanjutkan dengan peninjauan pameran penelitian oleh Mendiknas. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat muncul talenta-talenta muda yang unggul dalam keilmuan, kreatif dalam berfikir, dan cekatan dalam bertindak.

Kepala Sub Direktorat Kesiswaan, Dr. Mukhlis Catio M.Ed memberikan pengarahan pada peserta OPSI dalam technical meeting, Senin (16/11). Menurutnya, OPSI merupakan kegiatan berskala nasional yang sangat penting dan bergengsi, karena orientasinya sampai ke tingkat internasional. “Saya berpesan agar para siswa dapat mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dengan persiapan yang matang, menguasai bahan penelitian, tidak gugup, kosentrasi, tenang. Sehingga nanti pada saatnya melakukan presentasi anak-anak tidak kecewa. Ada tiga komponen dalam penentuan pemenang, penilaian naskah, hasil presentasi, dan penilaian poster penelitian. Siswa yang menang dalam lomba ini nanti akan dikutsertakan dalam ajang penelitian tingkat dunia. Namun sebelumnya mengikuti proses pembinaan terlebih dulu,” ujar Dr. Mukhlis Catio.

Menurut Dr. Mukhlis Catio, OPSI akan menjadi program nasional setiap tahunnya. “Oleh karena itu kita akan terus kita mensosialisasikan program ini di sekolah baik pada guru maupun siswa. Karena kita sangat membutuhkan peneliti-peneliti muda berbakat di era mendatang. Dari SMA sudah memiliki hobi meneliti, sudah ada kemauan, sudah ada kemajuan, sehingga meneliti akan menjadi kebiasaan dan budaya di sekolah. Inilah yang kita harapkan nanti,” pungkasnya.

Kepala Seksi Bakat dan Prestasi Siswa Suharlan SH, MM menambahkan, OPSI adalah terobosan baru bidang penelitian remaja. Dulunya kegiatan ini bernama LPIR (Lomba Penelitian Ilmiah Remaja). Selain menghadirkan nuansa baru dari segi nama, OPSI juga menampilkan kemasan-kemasan yang lebih menarik dengan perpaduan antara konsep olimpiade internasional yaitu INEPO (International Environmental Project Olympiad) dan ICYS (International Conference of Young Scientists). Bahkan konsep OPSI ini, menurutnya nanti lebih sempurna daripada ajang internasional.

“Ada dua model penelitian internasional, yang pertama hanya ada poster dan hasil penelitian saja dan sedikit wawancara atau dialog. Sedangkan pola internasional yang kedua, tidak ada poster, tapi hanya berdasarkan presentasi atau wawancara. Nah, OPSI di sini paduan di antara kedua-duanya. Jadi lebih sempurna. Dalam OPSI ini ada peningkatan, selain mampu meneliti, siswa juga diharapkan mampu berbahasa Inggris. Ini adalah sebuah terobosan baru. Nanti ke depan OPSI ini akan terus berkembang, tidak hanya penelitian bidang ekologi dan sains saja tapi juga akan merambah ke bidang-bidang lainnya seperti bahasa/sastra, sosial, dan ilmu-ilmu lainnya. Nantinya para siswa yang menang dari OPSI ini akan mengikuti pembinaan ke tingkat internasional. Peserta yang lolos mengikuti pembinaan akan diikutsertakan pada olimpiade penelitian internasional.Diharapkan anak-anak cukup bergairah mengikuti kegiatan ini, karena konsep ke depan lebih baik, semoga kegiatan OPSI ini dapat dibuat secara berjenjang, sama seperti Olimpiade Sains Nasional,” ujar Suharlan.

Lebih lanjut Suharlan menambahkan, yang paling penting dibangun dari OPSI ini adalah sistem dan mekanisme dari proses seleksi. Sama halnya dengan Olimpiade Sains Nasional. Tahun 2009 ini adalah langkah awal terobosan baru di bidang penelitian, dan juga merupakan perubahan pola secara bertahap dari LPIR menjadi OPSI. “Terkait dengan sistem, kami sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Respon positif diperoleh dari perguruan tinggi dan dinas, sehingga pada tahun 2010 diharapkan kegiatan OPSI sudah memasyarakat, karena yang ingin kita bangun adalah bagaimana kultur dan budaya meneliti dapat berkembang di semua sekolah, baik negeri maupun swasta.” Tambahnya. advertorial

Baca Selengkapnya

Besarnya Otak Bedakan Kemampuan Belajar

Jumat, 22 January 2010, 07:36 WIB
strategimanajemen.net


Bila anda mengalami kesulitan bermain video games, menurut para ilmuwan ini mungkin disebabkan oleh besarnya bagian tertentu dari otak anda. Sebuah penelitian terbaru dari Amerika Serikat menyimpulkan bahwa kita bisa menduga kemampuan seseorang memainkan video games dengan mengukur seberapa besar isi otaknya di bagian tertentu.

Dalam penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Cerebral Cortex, para peneliti ini mengatakan penemuan mereka bisa memiliki dampak lebih luas guna mempelajari mengapa kemampuan belajar manusia berbeda-beda. Selama ini kesepakatan umum memang menyimpulkan adanya hubungan antara besar otak dengan tingkat kecerdasan.

Namun, bagaimana persisnya hubungan tersebut masih menjadi misteri. Pada hewan atau mammal misalnya, beberapa binatang yang memiliki otak lebih kecil tergolong lebih "cerdas" dibandingkan binatang yang memiliki otak lebih besar, misalnya perbandingan antara monyet dan kuda, ataupun manusia dengan gajah.

Penelitian terbaru ini tampaknya menunjukkan bahwa ada bagian tertentu dari otak yang lebih besar, dan ini mungkin menjadi alasan mengapa masing-masing manusia memiliki tingkat belajar yang berbeda.

Main videogames
Sebuah tim gabungan dari Universitas Illinois, Pittsburgh, dan Massachusetts Institute of Technology di Amerika Serikat mengundang 39 orang dewasa -10 laki-laki, 29 perempuan- yang dalam dua tahun terakhir bermain video games kurang dari tiga jam setiap harinya.

Mereka kemudian diminta untuk memainkan salah satu dari dua games yang sengaja dibuat untuk penelitian tersebut. Satu kelompok diminta untuk mengkonsentrasikan diri pada satu pencapaian saja, sedangkan yang lainnya diminta untuk mencapai target yang berbeda-beda.

Hasil pemindaian MRI terhadap para peserta penelitian ini menunjukkan mereka yang memiliki nucleus accumbens yang lebih besar -yang terletak di bagian otak yang memberikan hadiah- bermain lebih baik di beberapa jam pertama, mungkin karena kepuasan atas keberhasilan mereka di awal-awal permainan.

Tetapi akhirnya, mereka yang tampil paling bagus adalah mereka yang memiliki bagian otak lebih besar yang terletak di tengah otak, yang disebut caudate dan putamen.

"Penjelasannya adalah bahwa bagian otak tersebut punya hubungan dengan proses belajar dan belajar ketrampilan baru, dan juga beradaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Mereka ini bisa melakukan berbagai hal dalam waktu bersamaan. Ini seperti ketika dia mengemudi mobil, kita juga melihat ke jalan, melihat GPS, dan berbicara dengan penumpang lain," kata Prof Arthur Kramer dari Universitas Illinois.

Secara keseluruhan, tim peneliti menyimpulkan bahwa hampir 25% dari perbedaan performa orang per orang bisa diprediksi dengan mengukur besar otak mereka.

Usaha juga penting
Tetapi Prof Kramer mengatakan penemuan mereka tidak bisa digunakan secara absolut dalam arti bahwa seseorang yang memiliki bagian otak tertentu yang lebih besar, pasti akan lebih pintar dibandingkan yang lain.

"Ini karena sebenarnya beberapa bagian dari otak kita juga sebenarnya elastis, bisa berubah dan berkembang. Semakin banyak kita belajar, dan mengaktifkan otak kita, semakin banyak manfaatnya. Ini mungkin relevan bagi para orang tua dimana dementia (pikun) menjadi salah satu masalah," tambah Prof Kramer.

Timothy Bates, guru besar psikologi di University Edinburgh, Skotlandia mengatakan penelitian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menetapkan adanya hubungan antara besar otak dengan kemampuan belajar.

Tetapi sama seperti Prof Kramer, Bates juga mengatakan itu bukan segalanya. "Mereka yang lahir dengan otak lebih besar bila saja dikalahkan oleh mereka dengan otak lebih kecil. Besar kecilnya otak bukanlah hal yang penting, yang penting adalah usaha kita untuk belajar dan memperbaiki diri," kata Bates.

Baca Selengkapnya

Mencari Menteri Pilihan

Dimuat Harian JOGLOSEMAR / Rabu, 14 Oktober 2009

Mencari Menteri Pilihan
Oleh Sutrisno

Pekan depan, para kandidat menteri mulai dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengikuti proses fit and proper test. Banyak orang yang merasa sebagai tokoh,ikut berjasa,dan dekat dengan lingkaran Istana sudah pasti memiliki harapan besar namanya masuk daftar yang akan dipanggil Presiden. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah yang menjadi tolok ukur seseorang bisa dipilih menjadi menteri, apakah karena ketokohannya, kedekatannya dengan lingkaran Istana, pernah merasa berjasa dengan Presiden dan lingkungannya? Kalau hal itu dijadikan indikator yang sangat dominan, kita merasa khawatir bahwa tim kabinet lima tahun mendatang tidak akan bisa memenuhi harapan yang lebih baik.

Namun ketika bukan hal itu yang dijadikan indikator,bisa dibayangkan berapa banyak mereka yang merasa menjadi tokoh, pernah berjasa, dan merasa dekat dengan lingkaran Istana menjadi kecewa ketika Presiden benar-benar tidak memasukkan namanya ke dalam susunan kabinet lima tahun mendatang. Memang, Presiden SBY akan menghadapi banyak dilema, di satu sisi harus bisa menyenangkan orang-orang dekatnya, termasuk mereka yang pernah merasa berjasa, tapi di sisi lain Presiden tidak bisa bekerja dengan perencanaan yang baik untuk Indonesia ke depan kalau menteri-menterinya tidak dipilih berdasarkan pertimbangan yang tepat.

Bagi SBY, itu sepertinya juga keharusan sebab merupakan periode kedua atau terakhir bagi beliau memimpin negeri ini. Dengan demikian, SBY dapat diyakini berusaha keras membentuk kabinet yang mapan, lebih baik dibanding kabinet saat ini. Perkiraan itu jelas sangat menggembirakan karena jika itu yang terjadi, dipastikan kinerja pemerintah sepanjang 2009-2014 berjalan lebih baik dan dapat membahwa kemajuan bagi bangsa dan negara.

Sejauh ini, SBY telah memperoleh masukan dari banyak pihak mengenai siapa yang layak menjadi pembantunya dalam mengarungi pemerintahan periode 2009-2014. Tak kurang 100 nama sudah masuk di kantongnya, dan dari sekian jumlah tersebut, kemungkinan besar akan dipilih 34 menteri sesuai dengan undang-undang.

Para calon menteri ini nantinya akan ditelepon dan kemudian diminta datang ke rumah SBY di Cikeas. Mereka akan ditanyai sendiri oleh SBY mengenai komitmen dan integritas dalam masalah pencegahan korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran, dan lain-lain sesuai standar internasional. SBY memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa menteri yang akan mendampinginya bersama wakil presiden terpilih, Boediono. Karena itu pula, SBY harus memilih menteri yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi. Mereka juga mau bekerja keras dan berkorban untuk bangsa dan rakyat.

Idealnya, kabinet kerja 2009-2014 itu terdiri atas 100% kaum profesional. Namun, walaupun akhirnya kabinet kerja itu harus bercampur antara kaum profesional dan para politisi (baca: kader partai politik), menurut para pakar, komposisi yang ideal adalah 70% untuk kaum profesional dan 30% untuk para politisi.

Tentu saja ini untuk menghindari terjadinya vested interest yang bakal bertebaran jika kabinet diisi kader-kader politik. Padahal ada terlalu banyak masalah yang harus diselesaikan lima tahun ke depan. SBY diharapkan berani melakukan langkah terobosan ini, dan beberapa pihak yakin SBY mampu melakukannya karena melihat langkahnya ketika memilih Boediono sebagai calon wakilnya.

Pembentukan kabinet dari kalangan profesional (zaken kabinet) akan lebih memudahkan presiden terpilih membentuk kerja sama tim dan membangun loyalitas yang solid. Dengan kemenangan satu putaran dan perolehan suara mayoritas, memungkinkan pasangan SBY-Boediono memiliki legitimasi cukup untuk merekrut kabinet yang betul-betul kapabel. Berkaca pada pengalaman pemerintahan lima tahun ini, komposisi kabinet dari kalangan elite partai politik justru menyulitkan arah kebijakan yang ingin direalisasikan. Salah satu penyebabnya karena kelemahan di sisi koordinasi. Bisa jadi karena menteri-menteri dari partai lebih loyal ke partainya daripada mementingkan team work.

Dalam membentuk pemerintahan yang kuat, pemerintah memerlukan dukungan dari legislatif atau DPR. Dalam relasi politik dengan parlemen, jelas bahwa politik SBY terjamin aman. Posisi Ketua DPR yang dipegang Partai Demokrat adalah simbol dari jaminan itu. Tetapi lebih dari itu, jaminan stabilitas Pemerintahan SBY akan dipastikan oleh distribusi kursi kabinet mengikuti tuntutan partai-partai pendukung dalam pemilu lalu. Penjatahan kursi kabinet pada tiga atau empat partai besar pendukung koalisi sudah pasti akan dilakukan SBY, karena hanya itu sesungguhnya jaminan adanya stabilitas pemerintahannya nanti.

Diperkirakan SBY akan memegang rumus 3C. 3 C tersebut adalah cluster, competencies, dan chemistry. Dengan cluster, SBY akan mempertimbangkan calon menterinya dalam perhitungan politik, kewilayahan, gender, agama, dan etnis. Competencies mempertimbangkan apakah calon menteri masuk kategori akademisi, praktisi, pengusaha, birokrat atau militer. Dan terakhir chemistry, yakni faktor yang mempertimbangkan jender, profesi, etnis, usia, agama, dan representasi daerah.

Kita tunggu saja apa hasil wawancara SBY dengan para kandidat menteri. Kita harap semua sesuai nilai-nilai ideal yang sering dilontarkan SBY di berbagai kesempatan. Kita juga tidak ingin melihat adanya kekuatan politik yang “mutung” karena hanya dapat satu atau tidak dapat sama sekali kursi di kabinet, lalu menyatakan diri menjadi partai oposisi.

Angan-angan kita ialah para anggota kabinet nanti adalah orang-orang terpilih yang memiliki visi dan kerja keras membangun bangsa, bukan visi untuk membangun diri, keluarga, atau kelompoknya semata. Kita harapkan dari kabinet Presiden SBY bukan sekadar berpijak pada kepintarannya, tetapi unsur-unsur mau bekerja keras, mempunyai visi membangun Indonesia lebih baik dan sejahtera harus lebih menonjol. Kita meyakini, ketika Presiden SBY menempatkan lebih banyak lagi orang-orang pintar yang tulus, punya semangat kerja keras, serta memiliki visi membangun Indonesia, harapan kita menatap Indonesia ke depan akan lebih cerah. Semoga Presiden SBY tidak salah pilih.

Baca Selengkapnya

from Teaching Village

I’ll Show You Mine if You Show Me Yours (by Steven Herder)

Oct 11th, 2009 by StevenHerder

Committed to learning

After 20 years in the EFL classroom, I still learn new things all the time. Certainly, here in Japan, the students are completely different than they were back in 1989; in those days, they all sat up straight, had their hair braided back and always made an effort (or pretended to, anyways) whether they liked English or not. These days, things are a little more… normal, for want of a better word. The students make me work harder to get their attention, and they don’t try, if they are not interested in my lesson. I’ve had to grow as a teacher and adapt my lessons over the years. Here is a glimpse of my context, my approach and my challenges with my junior high school students at this particular point in my career:

My context

I teach in an all girls, Catholic, junior and senior high school in Osaka, Japan. I’m in my 16th year in this school. I currently teach all grades 7 – 12 (called Chu 1, 2, 3 and Ko I, II, III). There are only two Native English-speaking teachers in the school and we have earned complete autonomy to decide and implement our own syllabus and curriculum. I teach both Oral Communication and Writing II & III. Our students are generally “nice” girls from “decent” middle-class families. That is not to say that we don’t have our share of puberty, friendship angst and other typical teenage syndromes. Additionally, we are constantly battling against a very busy school calendar where English competes with something pretty exciting almost every month.

What I’ve learned after 20 years (finally…)

Here are 10 things that I’m quite sure of – in my classes with my students:

1. They want to get to know me and are willing to share things about themselves IF I can become a meaningful person in their lives.
2. They love to work in pairs or small groups because it is safer, less stressful and more social.
3. I need to ask myself 3 questions when I plan what to bring into class:
   Is it interesting enough to cause an emotional connection in their brains?
   Does it lead to giving opinions, sharing ideas, or exchanging information between us?
   Can they succeed at it and add another layer to their small, but growing, confidence?
4. They need to trust me before they will learn from me, and therefore I must spend as long as it takes to make a connection with them.
5. Knowing their names is not only helpful, but is invaluable. For both praise and for discipline, nothing works better than a name at the beginning or end of a statement to a student.
6. Praising effort is the only way to go. Acknowledging results and outcomes is great, but highlighting a student’s effort leads to further efforts by that student and by other people.
7. Motivation is king: there is quite simply nothing more important in my EFL classroom.
8. Classroom interaction is where I have the biggest chance to make gains: learning to improve how I interact with students, during lessons, is the key to becoming the best teacher I can be. Planning lessons and evaluating lessons are both important, but pale in comparison to the return on investment that comes from improving my questioning, feedback, correction, listening, discussing and eliciting skills.
9. A balanced 4-skills approach is vital to succeeding in an EFL context. Without a balance of input (reading and listening) and output (writing and speaking), students invariably lose interest in studying English, or worse case scenario, come to hate English.
10. Junior high school students need a lot more input practice than output practice. Piling on the reading and listening really adds confidence to their young minds. Of course, there are outgoing types in every class who need and thrive on output, but that can be easily accommodated.

What I do specifically in my classes

I focus on specific things for each grade, starting with a motto:

“Everybody – Think BIG – Maybe you will be an English teacher, a translator or a flight attendant. Maybe you will live in Canada or get married to a foreigner. Many of your seniors still use English today (gesturing ferociously and using Japanese when my gesturing only scares them)”.

They all learn that I want them to focus on 3 things in their first year: 1) to learn to write English quickly, 2) to learn to read English, and, 3) to learn to talk a little about themselves. Everything I do in the first year is somehow connected to one of these goals. For example, last week they had to introduce a classmate in front of another class. They asked questions to their partner, wrote about their partner, memorized it by practicing it, then performed it in front of another class.

“Some girls give up on English this year. Chu 1 is very easy. Now we start to learn the past tense this year, and some students don’t make an effort. IF you try, you CAN do it. At the end of Chu 2 we have two kinds of English students: the girls who give up and the “Yes, we can” girls (gesturing ferociously and using Japanese when my gesturing only confuses them).

In the second year, I really focus on learning to manipulate language between tenses, especially the past tense. There are countless opportunities to talk about their weekends, school events, family outings, etc. I also tell many stories about daily happenings with my two young children (son, 8 and daughter 6), then elicit to check their comprehension. Last week, they read some writing by their seniors – the grade 12 girls (Ko III) – who wrote “100 things about me”. It is ALWAYS exciting and meaningful to show students their seniors work. Then, in pairs, they had to write 50 things each about themselves. When they finish, they’ll have to present their list in front of small groups of friends.

Consolidation is a guiding principle in Chu 3. I expect them to be able to put more together in their final year of junior high school. I don’t introduce very much new material, but I do expect them to be successful with longer, denser material. Last week, they were reading graded readers in pairs (Cengage – Foundations Reading Library Level 1 & 2) and then retelling the stories to friends in Japanese (focusing on meaning rather than straight translation). In another class, they were translating “Frog and Toad” stories (A. Lobel) so their juniors (Chu 1) could enjoy them. For a recent final test, they had to design a poster, “Things that make me happy” with at least 150 words of text. The poster stays on the wall of my classroom for a year!

I hope it is easy to see that I want my students to use English to enjoy interacting with me and with each other. I want them to clearly understand that I care about them and expect them to improve and ultimately succeed at English. I’m willing to share my world with them and hope to learn more about their lives as well. As for challenges, I still want to learn how to get the most out of students who are pulled in so many different directions. I also hope to see the day that all teachers in Japan take a more balanced approach to teaching English – for the sake of the students, and in order to get more reasonable results that we can all be prouder of as teachers and as learners.

Steven has an MA TEFL from Birmingham University. He believes that being a teacher means a never-ending commitment to learning. “First, we must connect with our students, then expect them to grow in some way; the rest we just work out day by day.” He is an avid collaborator and is always looking for new ways to grow.

You can learn more about his TOL and TOP on his website and his blog.

Baca Selengkapnya