Mencari Menteri Pilihan

Dimuat Harian JOGLOSEMAR / Rabu, 14 Oktober 2009

Mencari Menteri Pilihan
Oleh Sutrisno

Pekan depan, para kandidat menteri mulai dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengikuti proses fit and proper test. Banyak orang yang merasa sebagai tokoh,ikut berjasa,dan dekat dengan lingkaran Istana sudah pasti memiliki harapan besar namanya masuk daftar yang akan dipanggil Presiden. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah yang menjadi tolok ukur seseorang bisa dipilih menjadi menteri, apakah karena ketokohannya, kedekatannya dengan lingkaran Istana, pernah merasa berjasa dengan Presiden dan lingkungannya? Kalau hal itu dijadikan indikator yang sangat dominan, kita merasa khawatir bahwa tim kabinet lima tahun mendatang tidak akan bisa memenuhi harapan yang lebih baik.

Namun ketika bukan hal itu yang dijadikan indikator,bisa dibayangkan berapa banyak mereka yang merasa menjadi tokoh, pernah berjasa, dan merasa dekat dengan lingkaran Istana menjadi kecewa ketika Presiden benar-benar tidak memasukkan namanya ke dalam susunan kabinet lima tahun mendatang. Memang, Presiden SBY akan menghadapi banyak dilema, di satu sisi harus bisa menyenangkan orang-orang dekatnya, termasuk mereka yang pernah merasa berjasa, tapi di sisi lain Presiden tidak bisa bekerja dengan perencanaan yang baik untuk Indonesia ke depan kalau menteri-menterinya tidak dipilih berdasarkan pertimbangan yang tepat.

Bagi SBY, itu sepertinya juga keharusan sebab merupakan periode kedua atau terakhir bagi beliau memimpin negeri ini. Dengan demikian, SBY dapat diyakini berusaha keras membentuk kabinet yang mapan, lebih baik dibanding kabinet saat ini. Perkiraan itu jelas sangat menggembirakan karena jika itu yang terjadi, dipastikan kinerja pemerintah sepanjang 2009-2014 berjalan lebih baik dan dapat membahwa kemajuan bagi bangsa dan negara.

Sejauh ini, SBY telah memperoleh masukan dari banyak pihak mengenai siapa yang layak menjadi pembantunya dalam mengarungi pemerintahan periode 2009-2014. Tak kurang 100 nama sudah masuk di kantongnya, dan dari sekian jumlah tersebut, kemungkinan besar akan dipilih 34 menteri sesuai dengan undang-undang.

Para calon menteri ini nantinya akan ditelepon dan kemudian diminta datang ke rumah SBY di Cikeas. Mereka akan ditanyai sendiri oleh SBY mengenai komitmen dan integritas dalam masalah pencegahan korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran, dan lain-lain sesuai standar internasional. SBY memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa menteri yang akan mendampinginya bersama wakil presiden terpilih, Boediono. Karena itu pula, SBY harus memilih menteri yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi. Mereka juga mau bekerja keras dan berkorban untuk bangsa dan rakyat.

Idealnya, kabinet kerja 2009-2014 itu terdiri atas 100% kaum profesional. Namun, walaupun akhirnya kabinet kerja itu harus bercampur antara kaum profesional dan para politisi (baca: kader partai politik), menurut para pakar, komposisi yang ideal adalah 70% untuk kaum profesional dan 30% untuk para politisi.

Tentu saja ini untuk menghindari terjadinya vested interest yang bakal bertebaran jika kabinet diisi kader-kader politik. Padahal ada terlalu banyak masalah yang harus diselesaikan lima tahun ke depan. SBY diharapkan berani melakukan langkah terobosan ini, dan beberapa pihak yakin SBY mampu melakukannya karena melihat langkahnya ketika memilih Boediono sebagai calon wakilnya.

Pembentukan kabinet dari kalangan profesional (zaken kabinet) akan lebih memudahkan presiden terpilih membentuk kerja sama tim dan membangun loyalitas yang solid. Dengan kemenangan satu putaran dan perolehan suara mayoritas, memungkinkan pasangan SBY-Boediono memiliki legitimasi cukup untuk merekrut kabinet yang betul-betul kapabel. Berkaca pada pengalaman pemerintahan lima tahun ini, komposisi kabinet dari kalangan elite partai politik justru menyulitkan arah kebijakan yang ingin direalisasikan. Salah satu penyebabnya karena kelemahan di sisi koordinasi. Bisa jadi karena menteri-menteri dari partai lebih loyal ke partainya daripada mementingkan team work.

Dalam membentuk pemerintahan yang kuat, pemerintah memerlukan dukungan dari legislatif atau DPR. Dalam relasi politik dengan parlemen, jelas bahwa politik SBY terjamin aman. Posisi Ketua DPR yang dipegang Partai Demokrat adalah simbol dari jaminan itu. Tetapi lebih dari itu, jaminan stabilitas Pemerintahan SBY akan dipastikan oleh distribusi kursi kabinet mengikuti tuntutan partai-partai pendukung dalam pemilu lalu. Penjatahan kursi kabinet pada tiga atau empat partai besar pendukung koalisi sudah pasti akan dilakukan SBY, karena hanya itu sesungguhnya jaminan adanya stabilitas pemerintahannya nanti.

Diperkirakan SBY akan memegang rumus 3C. 3 C tersebut adalah cluster, competencies, dan chemistry. Dengan cluster, SBY akan mempertimbangkan calon menterinya dalam perhitungan politik, kewilayahan, gender, agama, dan etnis. Competencies mempertimbangkan apakah calon menteri masuk kategori akademisi, praktisi, pengusaha, birokrat atau militer. Dan terakhir chemistry, yakni faktor yang mempertimbangkan jender, profesi, etnis, usia, agama, dan representasi daerah.

Kita tunggu saja apa hasil wawancara SBY dengan para kandidat menteri. Kita harap semua sesuai nilai-nilai ideal yang sering dilontarkan SBY di berbagai kesempatan. Kita juga tidak ingin melihat adanya kekuatan politik yang “mutung” karena hanya dapat satu atau tidak dapat sama sekali kursi di kabinet, lalu menyatakan diri menjadi partai oposisi.

Angan-angan kita ialah para anggota kabinet nanti adalah orang-orang terpilih yang memiliki visi dan kerja keras membangun bangsa, bukan visi untuk membangun diri, keluarga, atau kelompoknya semata. Kita harapkan dari kabinet Presiden SBY bukan sekadar berpijak pada kepintarannya, tetapi unsur-unsur mau bekerja keras, mempunyai visi membangun Indonesia lebih baik dan sejahtera harus lebih menonjol. Kita meyakini, ketika Presiden SBY menempatkan lebih banyak lagi orang-orang pintar yang tulus, punya semangat kerja keras, serta memiliki visi membangun Indonesia, harapan kita menatap Indonesia ke depan akan lebih cerah. Semoga Presiden SBY tidak salah pilih.

Baca Selengkapnya

from Teaching Village

I’ll Show You Mine if You Show Me Yours (by Steven Herder)

Oct 11th, 2009 by StevenHerder

Committed to learning

After 20 years in the EFL classroom, I still learn new things all the time. Certainly, here in Japan, the students are completely different than they were back in 1989; in those days, they all sat up straight, had their hair braided back and always made an effort (or pretended to, anyways) whether they liked English or not. These days, things are a little more… normal, for want of a better word. The students make me work harder to get their attention, and they don’t try, if they are not interested in my lesson. I’ve had to grow as a teacher and adapt my lessons over the years. Here is a glimpse of my context, my approach and my challenges with my junior high school students at this particular point in my career:

My context

I teach in an all girls, Catholic, junior and senior high school in Osaka, Japan. I’m in my 16th year in this school. I currently teach all grades 7 – 12 (called Chu 1, 2, 3 and Ko I, II, III). There are only two Native English-speaking teachers in the school and we have earned complete autonomy to decide and implement our own syllabus and curriculum. I teach both Oral Communication and Writing II & III. Our students are generally “nice” girls from “decent” middle-class families. That is not to say that we don’t have our share of puberty, friendship angst and other typical teenage syndromes. Additionally, we are constantly battling against a very busy school calendar where English competes with something pretty exciting almost every month.

What I’ve learned after 20 years (finally…)

Here are 10 things that I’m quite sure of – in my classes with my students:

1. They want to get to know me and are willing to share things about themselves IF I can become a meaningful person in their lives.
2. They love to work in pairs or small groups because it is safer, less stressful and more social.
3. I need to ask myself 3 questions when I plan what to bring into class:
   Is it interesting enough to cause an emotional connection in their brains?
   Does it lead to giving opinions, sharing ideas, or exchanging information between us?
   Can they succeed at it and add another layer to their small, but growing, confidence?
4. They need to trust me before they will learn from me, and therefore I must spend as long as it takes to make a connection with them.
5. Knowing their names is not only helpful, but is invaluable. For both praise and for discipline, nothing works better than a name at the beginning or end of a statement to a student.
6. Praising effort is the only way to go. Acknowledging results and outcomes is great, but highlighting a student’s effort leads to further efforts by that student and by other people.
7. Motivation is king: there is quite simply nothing more important in my EFL classroom.
8. Classroom interaction is where I have the biggest chance to make gains: learning to improve how I interact with students, during lessons, is the key to becoming the best teacher I can be. Planning lessons and evaluating lessons are both important, but pale in comparison to the return on investment that comes from improving my questioning, feedback, correction, listening, discussing and eliciting skills.
9. A balanced 4-skills approach is vital to succeeding in an EFL context. Without a balance of input (reading and listening) and output (writing and speaking), students invariably lose interest in studying English, or worse case scenario, come to hate English.
10. Junior high school students need a lot more input practice than output practice. Piling on the reading and listening really adds confidence to their young minds. Of course, there are outgoing types in every class who need and thrive on output, but that can be easily accommodated.

What I do specifically in my classes

I focus on specific things for each grade, starting with a motto:

“Everybody – Think BIG – Maybe you will be an English teacher, a translator or a flight attendant. Maybe you will live in Canada or get married to a foreigner. Many of your seniors still use English today (gesturing ferociously and using Japanese when my gesturing only scares them)”.

They all learn that I want them to focus on 3 things in their first year: 1) to learn to write English quickly, 2) to learn to read English, and, 3) to learn to talk a little about themselves. Everything I do in the first year is somehow connected to one of these goals. For example, last week they had to introduce a classmate in front of another class. They asked questions to their partner, wrote about their partner, memorized it by practicing it, then performed it in front of another class.

“Some girls give up on English this year. Chu 1 is very easy. Now we start to learn the past tense this year, and some students don’t make an effort. IF you try, you CAN do it. At the end of Chu 2 we have two kinds of English students: the girls who give up and the “Yes, we can” girls (gesturing ferociously and using Japanese when my gesturing only confuses them).

In the second year, I really focus on learning to manipulate language between tenses, especially the past tense. There are countless opportunities to talk about their weekends, school events, family outings, etc. I also tell many stories about daily happenings with my two young children (son, 8 and daughter 6), then elicit to check their comprehension. Last week, they read some writing by their seniors – the grade 12 girls (Ko III) – who wrote “100 things about me”. It is ALWAYS exciting and meaningful to show students their seniors work. Then, in pairs, they had to write 50 things each about themselves. When they finish, they’ll have to present their list in front of small groups of friends.

Consolidation is a guiding principle in Chu 3. I expect them to be able to put more together in their final year of junior high school. I don’t introduce very much new material, but I do expect them to be successful with longer, denser material. Last week, they were reading graded readers in pairs (Cengage – Foundations Reading Library Level 1 & 2) and then retelling the stories to friends in Japanese (focusing on meaning rather than straight translation). In another class, they were translating “Frog and Toad” stories (A. Lobel) so their juniors (Chu 1) could enjoy them. For a recent final test, they had to design a poster, “Things that make me happy” with at least 150 words of text. The poster stays on the wall of my classroom for a year!

I hope it is easy to see that I want my students to use English to enjoy interacting with me and with each other. I want them to clearly understand that I care about them and expect them to improve and ultimately succeed at English. I’m willing to share my world with them and hope to learn more about their lives as well. As for challenges, I still want to learn how to get the most out of students who are pulled in so many different directions. I also hope to see the day that all teachers in Japan take a more balanced approach to teaching English – for the sake of the students, and in order to get more reasonable results that we can all be prouder of as teachers and as learners.

Steven has an MA TEFL from Birmingham University. He believes that being a teacher means a never-ending commitment to learning. “First, we must connect with our students, then expect them to grow in some way; the rest we just work out day by day.” He is an avid collaborator and is always looking for new ways to grow.

You can learn more about his TOL and TOP on his website and his blog.

Baca Selengkapnya

Hidup Bersama Gempa

Harian Sore WAWASAN / Thursday, 08 October 2009

Hidup Bersama Gempa

Oleh Sutrisno

BENCANA gempa kembali datang. Kali ini menerpa Padang, Sumatera Barat, Rabu (30/9) sore, berkekuatan 7,6 Skala Richter, menghancurkan kota Padang dan Pariaman. Kamis (1/10) pagi, gempa mengguncang Jambi. Ratusan orang tewas, ratusan tertimbun runtuhan rumah dan bangunan, Bandara Internasional Minangkabau, Padang, pun sempat ditutup.
Sejatinya, Indonesia tidak akan pernah lepas dari ancaman bencana gempa. Sepanjang wilayah Indonesia, mulai dari pantai barat di Sumatra, memanjang ke pantai selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, kemudian meliuk ke atas menuju Halmahera, Sulawesi, dan Papua, semua rawan gempa. Relatif hanya Kalimantan yang steril terhadap gempa. Kondisi kegempaan atau seismisitas dari kepulauan Indonesia mencapai 10 persen dari total seismisitas yang ada di dunia (Ritsema, 1954). Sebagian besar episenter terdapat pada sabuk struktural yang berumur muda di antara continental shelves Asia Tenggara dan Australia. Sabuk tersebut mengelilingi busur Sumatera-Jawa-Banda dan memanjang sampai ke utara melewati Sulawesi menuju Filipina.
Dengan begitu, kita hidup bersama gempa. Gempa juga datang tanpa pemberitahuan, bisa ketika kita tertidur lelap, bisa ketika kita menjalankan aktivitas sehari-hari. Sejauh ini belum ada alat yang mampu meramalkan terjadinya gempa. Hanya insting binatang yang bisa merasakan, tetapi itu pun hanya beberapa saat sebelum terjadi gempa.
Penelitian tentang prediksi gempa bumi telah lama menjadi kajian ahli yang menggeluti bidang geologi dan geofisika. Tapi belum ada hasil atau metode yang dapat dijadikan acuan dalam memprediksi kapan, besar dan tempat terjadinya gempa bumi. Beberapa ahli dari Yunani pernah memperkenalkan satu metode untuk memprediksi terjadinya gempa bumi, tetapi metode ini masih sangat jauh dari kenyataan yang terjadi.
Bahkan, di Jepang dengan semua instrumen sangat cangkih yang dimiliki, hingga sekarang belum tepat dalam memprediksi datangnya gempa bumi. Jepang pernah mengalami gempa bumi cukup dahsyat pada 1923 yang meluluhlantakkan Kota Tokyo. Setelah peristiwa itu, para ahli berpendapat gempa yang sama akan terjadi lagi 50-60 tahun kemudian. Memang gempa yang ’’dinanti” tapi tidak diharapkan itu akhirnya datang juga. Tetapi tidak di Tokyo, melainkan meluluhlantakkan Kota Kobe pada 1995. Atau, 72 tahun setelah gempa yang terjadi di Kota Tokyo.
Setiap terjadi bancana alam, perhatian banyak tertuju pada upaya tanggap darurat, misalnya upaya evakuasi korban, distribusi bantuan, penanganan pengungsi, dan lain sebagainya. Setelah itu, persoalan rehabilitasi, rekonstruksi dan mitigasi, dan membangunan kesiagaan kadang sering luput dari perhatian, bahkan menjadi terlupakan jika fase tanggap darurat terlewati. Hal ini terjadi karena perhatian sudah tertuju kepada persoalan bancana alam lainnya. Oleh karena itu, setiap kita berhadapan dengan bencana alam yang bersifat rutin, seoalah-olah kita berhadapan dengan hal yang baru dan ada kecenderungan kita tidak siap menghadapinya dengan tindakan dan upaya yang tepat dan cepat.
Menyadari akan hal ini, seharusnya penanggulangan dan pananganan bencana alam dapat dijadikan pekerjaan rutin (bukan dadakan), terlebih-lebih untuk bencana alam yang dapat diprediksi seperti banjir, kekeringan dan kebakaran hutan. Agenda rutin tersebut harus didukung dengan dana cadangan yang memadai, kebanggaan yang mapan dengan sistem jaringan kerja yang kompak serta dengan mekansime peran serta masyarakat yang terbina.
Sebagai wilayah yang rawan bencana alam kebumian, tentunya, Indonesia perlu memiliki manajemen mitigasi bencana gempa yang andal dan terpadu. Hal ini sangat urgen dan sangat berpengaruh dalam upaya memperkecil dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Mitigasi bencana gempa bumi secara struktural dapat dilakukan antara lain penataan ruang dengan memerhatikan kawasan rawan bencana gempa bumi. Membangun bangunan tahan goncangan gempa bumi utamanya bangunan vital dan strategis atau bangunan yang mengundang konsentrasi banyak manusia serta evaluasi konstruksi bangunan vital dan strategis di kawasan rawan bencana gempa bumi.
Melihat Jepang yang juga rawan gempa seperti kita, mungkin bisa dilakukan dalam niat berkaca. Pencakar langit di kota megapolitan Tokyo, semua dirancang tahan goyangan dalam tingkat tertentu. Deretan bangunan selalu diberi jeda antara satu dan yang lain. Hal ini untuk memberi ruang gerak bila bumi bergoyang setiap saat, dan bangunan-bangunan itu tetap tidak kehilangan elastisitasnya.
Tak kalah pentingnya, seperti juga Jepang, Indonesia perlu memiliki sebuah sistem peringatan dini (early warning system) yang canggih dan andal, agar tidak terjadi lagi kasus gempa yang memakan korban jiwa. Di Jepang, ada Jasa Peringatan Tsunami yang dibentuk pada tahun 1952 oleh Masyarakat Meteorologi Jepang (JMA).
Enam kantor regional menghubungkan 300 sensor di seluruh kepulauan Jepang, termasuk 80 sensor di dalam air yang secara terus menerus memantau getaran bumi. Kalau sebuah gempa bumi terlihat mempunyai potensi menimbulkan tsunami, dalam waktu tiga menit JMA akan mengeluarkan peringatan. Peringatan itu disiarkan di semua stasiun radio dan televisi, dan bila perlu peringatan evakuasi akan diberikan. Target JMA adalah memberi waktu 10 menit bagi masyarakat yang berada dalam jalur tsunami untuk melakukan evakuasi.
Pemerintah lokal, pemerintah pusat, dan organisasi bantuan juga mendapat peringatan lewat saluran khusus agar mereka bisa cepat memberi tanggapan. Jaringan JMA ini begitu canggih sehingga mampu meramal ketinggian, kecepatan, tujuan dan waktu datangnya tsunami di wilayah Jepang. Dasar dari sistem peringatan mutakhir ini adalah izin pendirian bangunan yang ketat sebagai perlindungan dari tsunami dan gempa bumi. Selain itu terdapat perencanaan anti bencana alam yang bagus, sehingga korban bencana alam di Jepang relatif kecil.
Sedangkan mitigasi secara nonstruktural antara lain penentuan SOP, sosialisasi, pendidikan, tim penyelamat, relawan, dan pelatihan penanggulangan bencana gempa bumi melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Saya sangat sependapat dengan Fadli Syamsudin, seorang peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam tulisannya di Majalan Inovasi (edisi maret 2005) telah jauh hari mengusulkan kepada pemerintah agar dibentuk badan khusus yang mengurusi mitigasi bencana (ia menyebutnya ’’Badan Mitigasi Bencana Nasional”). Ia menegaskan bahwa solusi sektoral dalam program mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah selama ini tidak pernah menuntaskan akar permasalahan yang ada setiap kali terjadi bencana. Oleh Karena itu, kebutuhan sebuah Badan Mitigasi Bencana Nasional (BMBN) dalam tataran operasional Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) untuk melaksanakan berbagai agenda penyelamatan dan keamanan masyarakat Indonesia merupakan hal yang sangat mendesak saat ini.
Kita hidup di daerah yang sangat rawan bencana alam, khususnya gempa. Tetapi, itu tidak menjadikan kita harus merasa bahwa kita telah ditimpakan azab oleh sang Maha Pencipta, melainkan dinamika untuk mencari keseimbangan. Dan yang terpenting, mari kita jadikan kondisi ini sebagai titik awal bagi kita untuk selalu mengingat-Nya di manapun kita berada.

Sutrisno
Pendidik dan pemerhati
masalah lingkungan,

Baca Selengkapnya

MY ARTICLES published on NEWSPAPERS

NO	HARI / TANGGAL TERBIT	SURAT KABAR / SKUP	JUDUL ARTIKEL
1	Kamis 24 September 2009	Joglosemar - Soloraya	Revolusi Hijau dan Nasib Petani ; Refleksi Hari Petani, 24 September
2	Rabu 23 September 2009	Wawasan - Jateng	Episode Cicak VS Buaya
3	Sabtu, 12 September 2009	Solopos - Soloraya	Membudayakan Kirim Parcel untuk Si Papa
4	Jumat, 4 September 2009	Wawasan - Jateng	Agenda Buat SBY - Budiono
5	Kamis, 3 September 2009	Joglosemar - Soloraya	Mengungkap Skandal Bank Century
6	Sabtu, 15 Agustus 2009	Solopos - Soloraya	Kemerdekaan Bukan Akhir Perjuangan
7	10 Agustus 2009	Suara Merdeka - Jateng	Banalitas Label Internasional
8	8 Agustus 2009	Wawasan - Jateng	Elnino dan Kekeringan
9	Kamis, 23 Juli 2009	Wawasan - Jateng	Menghapus Kekerasan Pada Anak
10	Rabu, 10 Juni 2009	Wawasan - Jateng	Putret Buram Pelaksanaan Ujian Nasional (UN)
11	Sabtu, 30 Mei 2009	Wawasan - Jateng	Hidup Sehat Tanpa Rokok; Refleksi Hari Bebas Tembakau
12	Jumat, 15 Mei 2009	Wawasan - Jateng	Antasari, KPK, dan pemberantasan korupsi
13	Kamis, 22 April 2009	Merdeka - Jkt	Antisipasi Kecurangan Dalam Ujian Nasional
14		Wawasan - Jateng	Cindera Mata DPR Yang Mencederai
15	18 April 2009	Solopos - Soloraya	Mengawal Anggaran Pendidikan 20%
16	17 April 2009	Wawasan - Jateng	Koalisi dan Harapan Perubahan
17	Kamis, 12 Maret 2009	Joglosemar - Soloraya	Pemilu dan Defisit Demokrasi
18	Kamis, 5 Pebruari 2009	Joglosemar - Soloraya	Mengungkap Pungli PLN Jateng-DIY
19	Kamis, 22 Januari 2009	Joglosemar - Soloraya	Menyoal Standar Keamanan Depo Pertamina
20	Kamis, 8 Januari 2009	Joglosemar - Soloraya	Pertamina, SPBU dan Kelangkaan Premium
21	Rabu, 31 Desember 2008	Joglosemar - Soloraya	Fenomena Pesta Tahun Baru
22	Selasa, 9 Desember 2008	Joglosemar - Soloraya	Korupsi dan Teori Ikan Busuk
23	Sabtu, 29 Nopember 2008	Joglosemar - Soloraya	Saatnya Merevitalisasi Fungsi Korpri
24	Sabtu, 22 Nopember 2008	Wawasan - Jateng	Memberantas Tuntas Preman(isme)
25	Senin, 10 Nopember 2008	Joglosemar - Soloraya	(Re)konstruksi Makna Kepahlawanan
26	Selasa, 4 Nopember 2008	Solopos - Soloraya	Sertifikasi Otomatis Cetak Guru Profesional ?
27	Selasa, 14 Oktober 2008	Joglosemar - Soloraya	Mengapa Sepakbola Rentan Kekerasan ?
28	Kamis, 25 September 2008	Joglosemar - Soloraya	Aspek 4K Arus Mudik Lebaran
29	Kamis, 4 September 2008	Joglosemar - Soloraya	Nasib Guru GTT, Siapa Peduli ?
30	Sabtu, 23 Agustus 2008	Solopos - Soloraya	Mengawal Anggaran Pendidikan 20%
31	Selasa, 19 Agustus 2008	Joglosemar - Soloraya	Anggaran Naik, Pendidikan Laik ?
32	Kamis, 31 Juli 2008	Joglosemar - Soloraya	Mutilasi, Cermin Sebuah Masyarakat
33	Jum'at, 25 Juli 2008	Joglosemar - Soloraya	Pepesan Kosong Tokoh Politik
34	Senin, 21 Juli 2008	Suara Merdeka - Jateng	Teknologi dan Moral
35	Kamis, 17 Juli 2008	Joglosemar - Soloraya	SKB, Solusi atau Kebingungan
36	Kamis, 26 Juni 2008	Joglosemar - Soloraya	Melawan Kejahatan Narkoba
37	Selasa, 10 Juni 2008	Joglosemar - Soloraya	Gaji ke-13 dan Celaka 13
38	Selasa, 13 Mei 2008	Joglosemar - Soloraya	Thomas, Uber, dan Kebanggaan Bangsa
39	Kamis, 24 April 2008	Joglosemar - Soloraya	Kecurangan Ujian Nasional dan Air Mata Guru Jilid II ?
40	Kamis, 3 April 2008	Joglosemar - Soloraya	PKB dan Ideologi Konflik
41	Kamis, 13 Maret 2008	Joglosemar - Soloraya	Gizi Buruk dan Bayang-bayang Loss Generation
42	Sabtu, 23 Pebruari 2008	Joglosemar - Soloraya	Guru yang Tidak Memihak Nasib Guru
43	Kamis, 14 Pebruari 2008	Joglosemar - Soloraya	Kartu Pintar BBM, Solusi atau Proyek

Baca Selengkapnya

Revolusi Hijau dan Nasib Petani

Refleksi Hari Petani, 24 September

Revolusi Hijau dan Nasib Petani

Dimuat Harian Joglosemar, Kamis 24 September 2009

Sekitar tahun 1970-an banyak orang tak berdaya, tidak cukup memiliki keberanian dan argumentasi untuk menolak Revolusi Hijau, yakni “modernisasi” di bidang pertanian. Saat itu memang sedang terjadi krisis pangan luar biasa, konon di Gunung Kidul sampai terjadi tikus-tikus menggigit jari kaki petani ketika tidur karena langkanya pangan.

Revolusi Hijau menjadi satu-satunya alternatif, bahkan telah menjadi keyakinan pemerintah juga kebanyakan akademisi pertanian sebagai satu-satunya pemecahan masalah krisis pangan. Hampir 30 tahun Revolusi Hijau dilaksanakan oleh pemerintah dan petani dengan slogan swasembada pangan dan kesejahteraan petani (arti dari swasembada pangan adalah mampu memenuhi kebutuhan akan pangan produksi sendiri, tanpa impor atau tingkat impornya nol).

Apa yang terjadi, apa hasilnya? Indonesia tetap impor beras, nasibnya petani tak berubah dan kerusakan lingkungan luar biasa akibat penggunaan pelbagai bahan kimia. Sebagai bagian dari paham modernisasi, Revolusi Hijau ternyata tidaklah sekadar program pertanian belaka, melainkan suatu strategi perubahan melawan paradigma tradisionalisme. Kita menyaksikan selama empat puluh abad pengetahuan masyarakat dalam bertani untuk pertama kalinya menghadapi peminggiran.

Untuk pertama kalinya pula dalam sejarah pertanian, suatu model pertanian yang dipelopori oleh pengusaha multinational mencoba melakukan homogenisasi berbagai ragam pengetahuan pertanian direduksi menjadi satu bentuk pertanian. Revolusi Hijau jangan hanya dilihat dari sisi teknologi belaka, Revolusi Hijau merupakan kombinasi pengetahuan, teknologi serta kebijakan politik pertanian yang dikembangkan tanpa mempersoalkan struktur kelas masyarakat dalam suatu mode of production yang kapitalistik di pedesaan di negara-negara

Oleh sebab itu, Bank Dunia bersedia selain mengeluarkan bantuan (baca: utang) dan mendidik tenaga ahli nasional di bidang pertanian, juga mengirim tenaga ahli ke Dunia Ketiga untuk membantu pelaksanaan program tersebut. Kenyataannya Revolusi Hijau gagal karena tidak mempersoalkan siapa yang diuntungkan dari hasil pertumbuhannya dan tanpa disadari justru melanggengkan ketidakadilan dalam masyarakat pedesaan serta melahirkan ketergantungan ekonomi pedesaan pada luar pedesaan.

Jumlah petani yang tidak memiliki lahan semakin meningkat. Sebagian dari mereka karena menjual tanahnya pada petani kaya. Proses ini telah mengakibatkan naiknya tingkat landlessness di Jawa. Sensus Penduduk pada periode 1961, 1971, dan 1980 menunjukkan, sekitar 73% keluarga di pedesaan memiliki tanah lebih dari 0,1 ha.

Pada tahun 1963 hanya sekitar 57% keluarga memiliki sawah, dan di tahun 1983 tercatat 16% petani tidak memiliki tanah selama 20 tahun. Petani kemudian menjual tenaga kerja mereka ke petani berlahan atau pindah ke kota untuk menjadi buruh migran pada sektor industri. Lebih lanjut hal tersebut menciptakan masalah urbanisasi di perkotaan.

Walaupun menurut para penganutnya, Revolusi Hijau dan segala implikasinya tidak dianggap sebagai kegagalan. Para penganut dan pelaksana Revolusi Hijau di lapangan selalu meyakinkan keberhasilannya dengan menunjukkan bukti-bukti positif versi mereka. Keyakinan itulah yang kini menjadi alasan untuk tetap meneruskan Revolusi Hijau dalam bentuk lain (Revolusi Hijau Jilid dua), dalam rangka menjamin swasembada/ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Masalah krisis pangan sekarang ini datang dan hadir lagi, mulailah teriak “ketahanan pangan”, kembali seperti jaman modernisasi pertanian masuk Indonesia, tidak ada refleksi tentang kegagalan revolusi hijau yang tak memenuhi janji itu, bahkan nampaknya tidak menjadi pelajaran apa-apa.

Kegagalan dipahami adanya ketidakmampuan pemerintah dan petani dalam mengelola programnya. Jadi, bukan salahnya konsep dan sistem revolusi hijau, kini dunia pertanian harus memasuki globalisasi (baca: perdagangan/pasar bebas). Artinya, pertanian harus diserahkan pada pasar tidak lagi dikelola oleh pemerintah dan petani, biarkan swasta yang mengelolanya. Maka muncul program-program corporate farming, pengembangan benih rekayasa genetika sebagai lanjutan revolusi hijau yang terkait dengan kepentingan globalisasi.

Wujud penyerahan nasib petani, yakni dengan diserahkannya kebijakan pertanian sepenuhnya ke dalam pertimbangan mekanisme pasar. Kebijakan ini sejalan dengan hasil perundingan sektor pertanian dalam GATT/WTO yang secara ringkas mencakup lima hal, antara lain: pengaturan soal tarif, penurunan tarif rata-rata, penghapusan subsidi domestik, pengurangan subsidi ekspor, dan sanitary and phitosanitary regulation.

Sistem pertanian yang akan dan sedang dilakukan ini bisa jadi merupakan bentuk kolonialisme baru yang berkedok pasar bebas, itulah yang membawa akibat terhadap kehidupan petani. Salah satu yang paling menonjol adalah menyumbat pertanian dunia ketiga berhadapan dengan perdagangan bebas dengan bentuk-bentuk membanjiri serapan kimia dan karya-karya biologi maupun bioteknologi ke lahan petani.

Pertanian menjadi rentan terhadap penyakit dan miskin keanekaragaman hayati. Ideologi pasar bebas telah mengancam kehidupan petani yang akan terhimpit dalam pemasaran produksinya dan sekaligus tidak memiliki kebebasan dalam memanfaatkan benih tanamannya. Ancaman globalisasi itulah yang memaksa kita dan para petani untuk lebih mempertimbangkan kemampuan serta menentukan tujuan yang akan menjamin rasa keadilan, kesejahteraan dan terpenuhinya hak-hak petani.

Maka, hati-hatilah ketika Anda mengucapkan kata “ketahanan pangan”, karena di dalam kata tersebut terkandung maksud, “seolah-olah Indonesia akan dilanda kelaparan”. Seolah-olah kebutuhan manusia hanya sekadar pangan, tak penting harga diri, tak penting kemerdekaan, tak penting kemandirian, dan lain-lain, maka Corporate Farming, benih-benih rekayasa genetika (transgenik) yang katanya benih mahaunggul walaupun sekarang inipun belum bisa dipertanggungjawabkan keamanannya, tapi itulah jawaban dari pemikiran “ketahanan pangan”. Seperti jawaban Revolusi Hijau pada saat itu, yang ada adalah iming-iming keuntungan dan harapan besar, tak ada pertanyaan apa kerugian dan risikonya, juga siapa yang diuntungkan. Siapa yang harus menanggung risikonya?

Maka saat ini jangan Anda tanyakan apa akibatnya apabila petani menerima sistem Corporate Farming (CF) dan menanam benih-benih rekayasa genetika (transgenik), tapi “mari kita tunggu 5, 10 atau 15 tahun yang akan datang” mungkin kita baru paham lalu sadar, menyesal dan meratapinya.

Setiap tanggal 24 September, kaum petani memperingati hari agraria, hari sebuah produk hukum bernama Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dibuat oleh pengurus rakyat (baca: pemerintah). Sekarang hari itu lebih dikenal Hari Tani. Seperti kita yang setiap tahun mengingat hari kelahiran dengan istilah ulang tahun, bukan untuk pesta-pesta apalagi hura-hura tetapi mengingat kembali apa saja peristiwa yang sudah kita alami dan apa maknanya untuk kita. Pada tanggal ulang tahun 24 september inilah kaum tani mengambil makna kelahiran UUPA untuk mereka.

Sejak lahirnya, mereka belum memiliki makna apa-apa untuk mereka para tani Indonesia, padahal UUPA adalah sandaran bagi mereka. Tentu saja cara mereka memperingati bukanlah diwujudkan dengan suka ria, hari-hari yang mereka peringati adalah hari-hari yang penuh catatan keterpurukan, memilukan dari kehidupan mereka yang semakin tak menentu.

Adakah perubahan di masa mendatang? Semoga para petani bisa belajar dari pengalaman bahwa tidak bisa selamanya menyandarkan nasibnya kepada pihak lain. Perubahan itu akan terjadi bila ditentukan sendiri oleh petani dan didukung serta dilindungi oleh negara.

Baca Selengkapnya

Episode Cicak Vs Buaya

Episode Cicak Vs Buaya

Dimuat Koran Wawasan, Rabu 23 September 2009

Penetapan status tersangka terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto menuai kecaman. Para aktivis, pegiat antikorupsi, dan sebagian besar masyarakat mengkritisi cara yang digunakan polisi untuk menjerat para pimpinan KPK. Di berbagai milis dan media massa, muncul tudingan adanya tindakan kriminalisasi KPK oleh aparat kepolisian.

Sikap reaktif yang secara nyata diperlihatkan sebagai dukungan kepada para pimpinan KPK bisa dimaklumi. Selama ini, para pimpinan KPK telah membuktikan komitmen mereka untuk tetap memberantas korupsi di bumi Indonesia. Belum 10 tahun lembaga ini berdiri, KPK sudah memenjarakan puluhan pelaku korupsi. Mereka berasal dari berbagai latar belakang profesi seperti bankir, polisi, jaksa, pengacara, menteri, gubernur,wali kota,bupati,anggota DPR, pengusaha, sampai besan Presiden SBY.

Makin garang KPK, makin kuat pula upaya untuk mengerdilkannya. Itulah yang terjadi saat ini. Selain dua wakil ketua, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto ditetapkan polisi sebagai tersangka, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengamputasi kewenangan KPK menuntut para koruptor. Para wakil rakyat itu menyerahkan kembali tindakan penuntutan kepada Kejaksaan Agung. Padahal, rakyat pun mafhum, justru di tubuh badan itu pula terjadi praktik koruptif dan kolutif, sebagaimana pernah diungkap KPK.

Tragisnya, di saat serangan datang bertubi-tubi, Ketua KPK Antasari Azhar diduga terlibat pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Kasus ini diduga adanya konspirasi besar yang tampaknya hanya bermotifkan asmara tersebut. Tak hanya itu, dia juga menemui buron sekaligus tersangka kasus korupsi, Direktur Utama PT Masaro Anggoro Widjojo. Kemudian ia juga membuat testimoni yang menyebutkan beberapa pimpinan KPK diduga telah menerima suap Anggoro Widjojo.

Ada yang beranggapan bahwa apa yang sedang terjadi sat ini adalah episode “cicak “ (KPK) melawan “buaya” (Polri). Sekilas terlihat benar. Di sana ada perebutan kewenangan penyidikan. Di sana juga ada pertarungan saling menjatuhkan. KPK menangkap percakapan telepon antara Komjen Susno Duadji dan pihak lain yang berindikasi transaksional untuk pencairan dana di Bank Century. Di sisi lain, polisi menemukan sejumlah hal yang mencurigakan di tubuh KPK.

Dua pimpinan KPK itu “Cuma” dituduh penyalahgunaan wewenang, yakni karena mencekal Anggoro (tersangka korupsi oleh KPK) dan mencabut cekal Joko Tjandra (dalam kasus Artalyta Suryani, bukan dalam kasus cessie Bank Bali). Masalahnya, pemanggilan dan pemeriksaan para pimpinan KPK ini terjadi setelah sebelumnya sempat muncul kontroversi. Mencuatnya pertarungan “cicak vs buaya”yang dilontarkan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duaji menjadi pangkal kontroversi. Dalam sebuah wawancara di media massa, Susno tidak menyebut siapa cicak yang dia maksud dan siapa buayanya. Namun, banyak pihak yang mengartikan cicak sebagai KPK dan buaya sebagai polisi.

Gugatan yang diajukan sejumlah pihak tentang kewenangan KPK di Mahkamah Konstitusi (MK), sikap reaktif anggota DPR merespons penahanan rekan-rekannya hingga munculnya fenomena “cicak vs buaya” merupakan contoh-contoh konkret pelemahan KPK. Karenanya, saat masih menjabat sebagai Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki sudah mengingatkan tentang munculnya fenomena corruptor fight back, yakni fakta di mana tokoh-tokoh yang popularitasnya hancur melakukan berbagai cara untuk melumpuhkan dan mematahkan upaya pemberantasan korupsi KPK.

Sebagai institusi penegak hukum kejaksaan, kepolisian, dan KPK termasuk pula kehakiman seharusnya seiring sejalan sesuai “porsi” dan kewenangannya masing-masing. Memang, hukum juga berlaku untuk penegak hukum itu sendiri. Tidak ada yang kebal. Hanya saja, tontonan yang diperlihatkan kepolisian dan KPK sekali lagi sangatlah menyesakkan dada warga negeri ini yang menginginkan mereka bersatu memberantas segala praktik korupsi. Jika mereka terus “perang” secara terbuka, tentu kredibilitasnya akan turun. Kepercayaan masyarakat pun bakal melemah.

Secara institusional, semestinya pertarungan antara lembaga negara, terutama di bidang penegakan hukum, tidak perlu terjadi. Sebab, KPK, kepolisian, dan kejaksaan adalah satu kesatuan sistem (integrated criminal justice system) dalam pemberantasan korupsi. Hal itu diatur dalam UU KPK No 30 Tahun 2002 bahwa KPK bisa melakukan koordinasi dan supervisi kepada kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi.

Begitu juga, secara teknis penyidik di KPK berasal dari kepolisian dan kejaksaan. KPK bisa maju dan gesit karena SDM-nya adalah kepolisian dan kejaksaan. Dengan demikian, mereka sebenarnya harus saling bersatu dan mendukung sehingga keberhasilan pemberantasan korupsi segera menunjukkan hasil. Dari sisi ini, sebenarnya tidak perlu terjadi kecemburuan, apalagi conflict of interes, antarlembaga. Kepolisian dan kejaksaan tidak perlu merasa dikecilkan dan disisihkan. Kegesitan KPK untuk menangani korupsi sebaiknya menjadi kebanggaan kita bersama sebagai bangsa dan kebanggaan antarlembaga penegak hukum (Jabir Alfaruqi, 2009).

Dalam kasus ini sesungguhnya ada dua masalah yang harus ditangani, yakni dugaan suap Masaro terhadap pejabat KPK dan suap Bank Century terhadap pejabat Polri. Kita mendukung kasus itu sama-sama diungkap. Tidak peduli apabila melibatkan pejabat KPK maupun Polri. Silakan usut saja kasus itu secara transparan agar publik mengetahui siapa sesungguhnya pejabat yang terlibat dalam dua kasus itu.

Kita tidak ingin kasus Masaro tertutup kasus Century, karena ada pejabat KPK yang diperiksa atau dijadikan tersangka oleh Polri. Begitu juga sebaliknya, kita tidak ingin kasus Century tertutup kasus Masaro, karena ada pejabat Polri yang diperiksa atau ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dalam konteks lain, kita juga mendukung langkah KPK yang akan menyelidiki dugaan keterlibatan oknum “SD” dalam dugaan penyalahgunaan wewenang terkait penanganan kasus Bank Century. Apa yang sedang terjadi saat ini,sejatinya,dapat dilihat sebagai sebuah proses penegakan hukum ke arah profesionalisme.

Kita mendukung aspirasi yang diperjuangkan untuk menolak cara-cara kriminalisasi yang bermaksud melemahkan institusi KPK. Sudah saatnya, kita semua peduli dan menolak upaya pelemahan KPK. Sampai kapan pun lembaga ini harus eksis untuk memberantas praktik korupsi seperti yang sudah dilakukan selama ini.

Kita juga menagih janji dan sikap kenegarawanan Presiden SBY dalam hal pemberantasan korupsi sebagai agenda utama semasa kampanye Pemilu 2009. SBY harus punya komitmen kuat untuk memberantas tindak kejahatan atas uang negara tersebut. Negara jangan kalah dengan koruptor.

Baca Selengkapnya

Few and Little

1 - I have a ____ friends.

few
little

2 - He has very ____ patience with me.

few
little

3 - There's only a ____ sugar left.

few
little

4 - I've done it a ____ times.

few
little

5 - I saw a ____ films at the weekend.

few
little

6 - I've got very ____ spare time.

few
little

7 - I've only read a _____ of the book so far- just the first couple of chapters.

few
little

8 - I'd only like a ____ milk in my tea please.

few
little

9 - Only a _____ tickets were sold for the concert.

few
little

10 - I'd like a ____ more chicken, please.

few
little

adapted from usingenglish

Baca Selengkapnya